EVALUASI terhadap program studi sebenarnya adalah hal yang wajar, bahkan sangat perlu dilakukan. Zaman berubah begitu cepat. Industri baru bermunculan, sementara beberapa sektor konvensional mulai menyusut. Kampus tidak boleh hidup di dalam menara gading, asyik dengan dunianya sendiri tanpa peduli apakah lulusannya nanti bisa mandiri secara ekonomi atau tidak. Evaluasi berkala memastikan kurikulum tetap segar, dosen tetap kompeten, dan mahasiswa mendapatkan bekal yang relevan.
Namun, yang menjadi masalah adalah ketika indikator utama evaluasi tersebut hanya didasarkan pada tingkat keterserapan kerja di industri mainstream.
Seperti yang diingatkan oleh banyak tokoh edukasi dan akademisi, peran perguruan tinggi itu sangat multidimensi. Kampus bukan lembaga kursus kilat. Ada tanggung jawab besar untuk menjaga ilmu-ilmu murni (ilmu dasar), filsafat, sastra, sejarah, dan kebudayaan.
Bayangkan jika semua prodi sastra daerah, filsafat, atau arkeologi ditutup hanya karena lulusannya tidak banyak dicari oleh perusahaan teknologi atau korporasi multinasional. Dalam jangka panjang, kita mungkin akan panen tenaga teknis, tetapi kering secara budaya, kehilangan identitas bangsa, dan tumpul dalam daya kritis.
Risiko Kehilangan Keberagaman Keilmuan
Jika penutupan prodi dilakukan secara gegabah tanpa kajian matang, ada risiko besar yang mengintai: homogenisasi keilmuan. Semua kampus akan berlomba-lomba membuka prodi yang sama—yang sedang tren dan basah di pasar—seperti kecerdasan buatan (AI), bisnis digital, atau ilmu data.
Padahal, inovasi sering kali lahir dari persilangan antarilmu yang berbeda (interdisipliner). Seorang ahli teknologi yang memahami filosofi etika akan melahirkan inovasi yang lebih humanis. Seorang pebisnis yang paham sejarah dan antropologi akan lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat luas.
Jika keanekaragaman hayati penting untuk ekosistem alam, maka keanekaragaman keilmuan juga krusial untuk ekosistem pemikiran suatu bangsa. Menutup prodi non-industri secara massal sama saja dengan memotong rantai pasok pemikir masa depan.
Solusi Tengah: Revitalisasi, Bukan Likuidasi
Langkah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang menegaskan bahwa penutupan adalah opsi terakhir sudah sangat tepat. Evaluasi tidak harus berakhir dengan vonis mati bagi sebuah prodi.
Daripada buru-buru menutupnya, ada beberapa langkah solutif yang bisa diambil:
Pertama: Penyegaran Kurikulum (Reinvensi)
Prodi ilmu murni atau humaniora bisa disisipi keahlian modern. Misalnya, prodi Sastra dikombinasikan dengan kemampuan copywriting atau analisis konten digital. Prodi Sejarah bisa belajar tentang digitalisasi arsip dan pembuatan dokumenter. Ilmu murni tetap terjaga, tetapi lulusannya punya daya tawar di era modern.
Kedua: Kolaborasi Lintas Disiplin
Mahasiswa dari prodi yang dinilai “kurang relevan” dengan industri diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengambil mata kuliah minor di prodi lain yang menunjang keterampilan praktis mereka.
Ketiga: Melibatkan Banyak Kepala
Evaluasi prodi tidak boleh menjadi keputusan sepihak birokrat. Harus ada dialog duduk bersama antara pemerintah, asosiasi dosen, sosiolog, budayawan, hingga pelaku industri untuk melihat prodi tersebut dari berbagai sudut pandang.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang sebuah bangsa. Mengubah arah pendidikan tinggi hanya demi mengikuti tren pasar kerja jangka pendek adalah langkah yang berisiko. Evaluasi prodi memang harus tetap jalan demi menjaga mutu, tetapi tujuannya haruslah untuk membenahi dan memperkuat, bukan malah mematikan keberagaman ilmu yang menjadi kekayaan intelektual kita.
